Prioritas Indonesia

Indonesia terus mencatat rekor tertinggi harian dalam kasus COVID-19 baru dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dengan infeksi yang jauh dari terkendali, pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk meratakan kurva, tetapi tidak memiliki strategi yang jelas untuk pengujian, penelusuran dan pengobatan, seperti yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan pada hari Sabtu bahwa jumlah kasus di Indonesia tetap lebih rendah daripada India dan Amerika Serikat, tetapi gagal menyebutkan bahwa skala pengujian di Indonesia tertinggal dari kedua negara tersebut. Jokowi juga tampaknya puas dengan tingkat pemulihan COVID-19 di Indonesia sebesar 73,5 persen, sementara WHO mengatakan yang terbaik adalah memastikan tidak ada infeksi sama sekali karena implikasi kesehatan jangka panjang dari terinfeksi masih belum pasti

Bagaimanapun, pengembangan yang kuat dari sistem perawatan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Investasi semacam itu tidak hanya akan membantu menahan COVID-19, tetapi akan membantu negara tersebut mencapai visi jangka panjang dan tujuan seratus tahun menjadi negara maju pada tahun 2045. Pembangunan ekonomi membutuhkan masyarakat yang sehat.

Namun, sistem perawatan kesehatan belum melihat peningkatan drastis pada saat sangat membutuhkan. Faktanya, sebagian besar dana perawatan kesehatan dalam anggaran COVID-19 pemerintah tetap tidak dicairkan. Per 16 September, kira-kira enam bulan setelah pandemi, hanya 21 persen dari anggaran kesehatan yang telah dibelanjakan.

Pemerintah tampaknya bertaruh pada vaksin untuk mempercepat pemulihan ekonomi. “Insya Allah Januari nanti kita akan mulai vaksinasi agar keadaan bisa normal kembali,” kata Jokowi.

Namun, pendistribusian vaksin kemungkinan akan memakan waktu mengingat kapasitas perawatan kesehatan negara yang terbatas dan tantangan geografis. Mantan menteri keuangan Chatib Basri mengatakan untuk 25 juta orang Indonesia untuk mendapatkan vaksin dalam setahun, pemerintah perlu memvaksinasi sekitar 68.000 orang setiap hari. Itu dibandingkan dengan kapasitas pengujian COVID-19 saat ini yang kurang dari 40.000 per hari.

Jadi, siapa yang akan mendapat vaksin lebih dulu？ Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan, seperti halnya pemulihan ekonomi. Pertanyaan besarnya adalah, ekonomi seperti apa yang akan keluar dari pandemi？ Jawabannya terletak pada prioritas apa yang diambil hari ini. Prioritas terbesar harus diberikan kepada segmen masyarakat yang paling rentan, orang sakit dan orang miskin. Inilah mengapa perawatan kesehatan dan jaring pengaman sosial perlu menjadi prioritas utama.

Hampir 66 persen dari anggaran jaring pengaman sosial untuk mitigasi dampak ekonomi COVID-19 telah dicairkan hingga September, sementara 47,5 persen anggaran untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga telah dicairkan. Namun demikian, ada kekhawatiran tentang kualitas program, karena Indonesia belum membangun jaring pengaman sosial yang terintegrasi dan database UMKM yang andal. Hal ini meningkatkan risiko apa yang oleh para ekonom disebut pemulihan berbentuk K, di mana ekonomi meningkat secara tidak merata, menciptakan polarisasi.

Meningkatkan pengeluaran perawatan kesehatan dan meningkatkan program keamanan sosial akan membantu mencegah memperburuk ketidaksetaraan dan menghasilkan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif. Perbaikan perawatan kesehatan dan jaring pengaman sosial harus menjadi prioritas utama - tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam praktiknya.