Guna Tingkatkan Ekonomi Indonesia Alokasikan $ 684 juta Untuk Pinjaman Daerah

Pemerintah mengalokasikan Rp 10 triliun (US $ 684,72 juta) tahun ini untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah, sambil mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang dilanda pandemi.

Pemerintah daerah telah mengalami penurunan pendapatan rata-rata sekitar 28 persen di tengah pandemi virus corona, kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, seraya menambahkan bahwa pandemi telah membatasi kemampuan daerah untuk mendanai program-program prioritas.

“Kami tahu ini menjadi tantangan bagi daerah dan oleh karena itu kami memperkenalkan skema pinjaman ini untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah,” kata Astera kepada wartawan dalam jumpa pers, Jumat.

Perusahaan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan bertindak sebagai pemberi pinjaman bagi pemerintah daerah dan akan mengalokasikan lagi Rp 5 triliun, sehingga menambah anggaran yang dialokasikan menjadi Rp 15 triliun tahun ini untuk skema pinjaman.

Bulan lalu, pemerintah menyetujui pinjaman untuk Jakarta dan Jawa Barat, pusat ekonomi dan industri utama negara, masing-masing senilai Rp 16,5 triliun, untuk tahun ini dan tahun depan, untuk membantu menghidupkan kembali kegiatan ekonomi.

Produk domestik bruto (PDB) negara, ukuran terluas dari barang dan jasa yang diproduksi, menyusut 5,32 persen tahun ke tahun (yoy) pada triwulan kedua, penurunan paling tajam sejak triwulan pertama tahun 1999, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan di hari Rabu.

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengalokasikan Rp 695,2 triliun dari APBN untuk menstimulasi perekonomian dan memperkuat respons pandemi negara, namun pencairan yang lambat akibat birokrasi diperkirakan akan menunda dampaknya terhadap perekonomian.

Pengeluaran pemerintah, yang diperkirakan akan menopang ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah aktivitas sektor swasta yang mereda, turun 6,9 persen yoy di kuartal kedua.

Sejak persetujuan pinjaman kepada Pemerintah Jakarta dan Jawa Barat, beberapa daerah lain seperti Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara Timur juga sudah menyatakan minatnya untuk meminjam dari pemerintah, lanjut Astera.

“Banten sudah menyetujui pinjaman Rp 4 triliun untuk tahun ini dan tahun depan, sedangkan daerah lain masih dalam proses pembahasan,” ujarnya. “Ini akan menjadi sangat penting jika daerah tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan programnya.”

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji menghabiskan Rp 1,4 kuadriliun pada semester kedua tahun ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah menjanjikan belanja stimulus yang lebih cepat untuk sisa tahun ini.

Pemerintah telah mengucurkan 41,93 persen dari anggaran Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, 13,43 persen dari anggaran Rp 120,6 triliun untuk insentif usaha, dan 26,3 persen dari anggaran Rp 123,47 untuk paket stimulus usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), menurut data dari satuan tugas pemulihan ekonomi nasional.

Namun, belanja stimulus untuk kesehatan, kementerian dan pemerintah daerah, serta pembiayaan perusahaan tertinggal karena pemerintah hanya mengucurkan 7,83 persen dari anggaran Rp 87,55 untuk kesehatan dan 7,9 persen dari anggaran Rp 106,1 triliun untuk kementerian dan daerah. Pemerintah belum mengucurkan dana untuk pembiayaan korporasi.

Sri Mulyani mengharapkan ekonomi tumbuh tidak lebih dari 0,5 persen, atau bahkan berkontraksi lebih lanjut pada kuartal ketiga, sementara pertumbuhan PDB kuartal keempat diproyeksikan mendekati 3 persen, sehingga ekspansi setahun penuh dari nol hingga 1 persen.

“Presiden selalu menginstruksikan agar kita segera mencairkan anggaran pemulihan ekonomi agar ekonomi bisa lebih cepat pulih di triwulan III,” kata Kepala Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin kepada wartawan, Jumat.

“Prosesnya harus kita percepat agar belanja bisa meningkat pada akhir triwulan III dan bisa selesai pada triwulan IV,” ujarnya.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa kinerja ekonomi negara akan sangat bergantung pada percepatan belanja pemerintah pada Rabu.

“Meskipun kami memperkirakan pemulihan pada kuartal ketiga, ekonomi berisiko resesi jika pemerintah gagal meningkatkan pengeluaran dan meningkatkan belanja konsumen,” kata David.